× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#PEREMPUAN

Suara Perempuan dalam Demokrasi

Oleh Laily Ramadhany Can (Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMMU)

Content Creator
Suara Perempuan dalam Demokrasi
Ilustrasi.

20/09/2020 · 3 Menit Baca

PARTISIPASI politik menurut pandangan Prof. Miriam Budiardjo dalam buku yang disuntingnya, Partisipasi Politik & Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai (1981) menyatakan bahwa, secara definisi umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik memiliki karakteristik, yakni memilih pemimpin negara (daerah) dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. 

Tulisan ini hanya ingin melihat bagaimana suara perempuan dalam demokrasi di Maluku Utara terutama jelang Pilkada 2020 yang dilaksanakan 9 Desember 2020 nanti. 

Munculnya peran partisipasi keterwakilan perempuan secara massif, seketika memberikan posisi strategis. Dalam konteks itu, muncul berbagai tarikan dan pertentangan, antara posisi perempuan dan laki-laki. Pada pemikiran ini, boleh dikata, perempuan kadang hanya ditempatkan sebagai “mur dan baut” sementara substansi yang semestinya menjadi hal penting justru terabaikan. 

Katakanlah, sudahkah perempuan diberikan ruang yang lebih besar untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan politiknya? Misal, didorong menjadi kepala daerah di wilayah yang selalu mempertentangkan isu gender. Yang dikhawatirkan, jangan-jangan perempuan hanya tetap berada dalam subordinasi dari dominasi kaum laki-laki dalam wilayah politik dan demokrasi. 

Sudahkah perempuan dalam demokrasi diberdayakan untuk dapat memengaruhi kebijakan politik? Selama ini dalam tubuh parpol di Maluku Utara, kalangan perempuan hanya berada dibawah bayang-bayang kaum laki-laki. Perempuan belum memiliki ”suara” berarti untuk bisa didengar dan dipertimbangkan. Walau kemudian muncul perempuan sebagai pemimpin di tubuh partai politik dan institusi legislatif. 

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2020, muncul suara dan kekuatan perempuan, terutama di Kota Ternate dan Kabupaten Kepulauan  Sula untuk memperebutkan posisi strategis, yakni sebagai Calon Walikota dan Calon Bupati. 

Secara logika, kekuatan kalangan perempuan untuk bisa merebut simpati konstituennya dibanding figur laki-laki yang akan merebut seluruh perhatian pemilih yang ada di Maluku Utara menjadi sesuatu yang menarik. 

Lagi-lagi, wilayah konsitituen dan bagaimana meraup suara sebanyak-banyaknya tak ubah seperti gelanggang kompetisi. Dan secara nyata, terlihat figur perempuan menjadi pembeda. Pilkada merupakan ajang kompetisi demokratisasi, selayaknya masyarakat benar-benar dapat memainkan peran yang lebih berarti, sehingga tingkat kompetisi politik perempuan dan laki-laki lebih signifikan. 

Disinilah pentingnya peran parpol untuk membuka ruang kompetisi dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi kaum perempuan untuk tampil memainkan peran pentingnya, terutama dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan selama ini yang selalu dimarjinalkan. 

Sudah waktunya, berbagai kebijakan berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan dan kesehatan perempuan didorong lebih besar lagi, karena selama ini apresiasi terhadap tingkat pemberdayaan dan kesehatan perempuan dalam berbagai kebijakan politik terutama di tingkat paling bawah selalu terabaikan. 

Berapa banyak daerah yang telah memiliki data tentang perempuan yang meninggal akibat melahirkan? Berapa banyak daerah yang peduli tentang kesehatan ibu dan anak? Berapa banyak daerah yang peduli soal kekerasan dalam rumah tangga di mana perempuan selalu menjadi korban? 

Berapa banyak perempuan yang menggerakkan ekonomi kerakyatan di lapis paling bawah di berbagai pelosok daerah terpencil yang dapat dibantu? Dan sejumlah persoalan kaum perempuan yang tertindas oleh struktur sosial budaya ekonomi yang ada? Seluruh persoalan-persoalan penting itu justru lebih mengemuka ketika proses politik akan dilaksanakan. 

Wilayah politik bukanlah dominasi kaum laki-laki semata. Wilayah politik adalah soal menjaga keseimbangan partisipasi: antara perempuan dan laki-laki. 

Persoalannya, ketika perempuan disudutkan oleh sistem politik, dan ketika kaum laki-laki lebih menjaga wilayah dominasi politiknya, tentu yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini tidak akan terjadi bila kaum perempuan yang berada pada ranah politik, harus mempersiapkan diri secara lebih baik. 

Sebagai sebuah proses pencarian bentuk, perjalanan demokratisasi selama ini merupakan suatu periode penting bagi pembelajaran demokrasi untuk perempuan menuju model demokrasi yang lebih berkualitas, baik dari segi prosedur maupun substansinya, termasuk demokrasi dan politik yang ”bersahabat dengan perempuan”. 

Perempuan dalam politik diharapkan dapat membangun budaya demokrasi dan mewujudkan kestabilan ekonomi yang menunjang demokrasi, yang sampai saat ini belum berjalan secara baik. 

Budaya demokrasi ditandai dengan tumbuhnya toleransi, kerjasama, dan sikap saling percaya merupakan komponen penting dari pembangunan yang dapat menyumbang bagi kestabilan demokrasi. Dapatkah terjadi budaya demokrasi yang berimbang bagi perempuan di daerah ini?


Share Tulisan Lefo Ikhtisar


Tulisan Lainnya

Yusuf Abdulrahman di Mata Ngofa ma Jojo

#SOSOK - 21/10/2020 · 15 Menit Baca

Kami Ingin Orgasme Kalian Mau Apa?

#SASTRA - 21/10/2020 · 1 Menit Baca

Sebelas Martir

#ESAI - 12/10/2020 · 5 Menit Baca