× Humaniora Kesehatan Lingkungan Gaya Hidup Perempuan Agama Seni Budaya Sastra Sosok Wisata Resensi Nawala Intermeso Esai Media
#RESENSI

Mengoreksi Perjalanan Indonesia Sejahtera


Pemerhati Studi Pembangunan
Mengoreksi Perjalanan Indonesia Sejahtera
Sampul Buku Menggapai Indonesia Sejahtera. Dr. Achmad Hatari.

15/11/2020 · 3 Menit Baca

"...Kesenjangan itu merupakan 'produk' dari sebuah proses politik yang terus berulang dan menjadi struktur sehingga sulit untuk diubah" (Dr. Achmad Hatari mengutip Joseph E. Stiglitz, 2015 : 13) 

Buku yang ditulis  Dr. Achmad Hatari ini dibuka dengan bab pertama yang menyoroti eksistensi bangsa Indonesia di tengah kemajuan ekonomi baru. Dalam pandangan Hatari, Pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir 2014-2019 telah menabalkan posisi memasuki percaturan dunia global. Hatari mencatat, sejak dua dasawarsa reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan cukup baik, dengan grafik yang terjaga di antara 5-6% setiap tahunnya, inflasi di atas 3%, selanjutnya angka GDP yang terus meningkat sepanjang tahun, nilai ekspor meningkat hingga 300% dalam 20 tahun terakhir, serta capaian penting lainnya (hal. 3).

Namun, keyakinan atas angka-angka pertumbuhan yang dicatat Hatari dengan begitu mengesankan, ternyata terselinap persoalan yang cukup mengkhawatirkan Hatari, yakni masih bercokolnya angka kemiskinan dan pengangguran. Kekhawatiran Hatari sejalan dengan ungkapan Dudley Seers, ekonom Inggris yang menulis  sebuah artikel di Inggris tahun 1969 yang menyatakan : "Pembangunan belum bisa dikatakan berhasil, bila salah satu atau dua dari tiga kondisi : kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan menjadi lebih buruk, meskipun pendapatan per kapita melambung tinggi.”

Karena itulah, Hatari mendedah lebih jauh, bahwa gini rasio di antara masyarakat yang kaya dan miskin terbentang sangat lebar. Dengan mengutip Data Lembaga Keuangan Swiss (Credit Suisse) tahun 2017, yang menyebutkan bahwa 1% orang Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional, dan 10% menguasai 75,7% kekayaan nasional. Itu berarti, ada sekitar 2,65 juta orang Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional dan terdapat 26,5 juta orang menguasai 75,7% kekayaan nasional. Sementara itu, 90% penduduk Indonesia hanya memiliki bagian 24,3% kekayaan nasional (hal.4)

Angka-angka di atas sengaja menjadi sorotan pemikiran Hatari untuk menyatakan bahwa ternyata ada ketimpangan besar dalam menikmati kue pembangunan. Tak hanya itu, Hatari juga menyoroti adanya disparitas yang terus melebar dalam bentangan peta Indonesia, antara wilayah Barat dan wilayah Timur.

Hatari menulis, Indonesia terdiri atas 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang menjadikan fokus pada daerah di mana pembangunan itu diarahkan. Oleh pemerintah memilih fokus pada daerah yang diduga memiliki potensi efek lebih besar dalam pembangunan, karena itu Jawa dan beberapa pulau besar Kalimantan dan Sumatera sebagai konsentrasi pembangunan, yang lagi-lagi akan melahirkan trickle down effect  (efek rambatan ke bawah) yang diharapkan memberi imbas kepada daerah lain di Indonesia. Pikiran ini sekaligus untuk merespon pikiran Ginandjar Kartasasmita dalam bukunya Pembangunan Untuk Rakyat (1996) (hal. 6-7).

Dalam lima tahun terakhir, di bawah Pemerintahan Joko Widodo, seluruh rakyat menyaksikan geliat pembangunan yang luar biasa. Hatari dengan lantip mencoba mengulas fakta perubahan orientasi cita-cita pembangunan sebelumnya di mana terdapat perbedaan yang begitu besar, yang kue pembangunan hanya dinikmati sebagian masyarakat, terutama yang hidup di kota-kota besar. Sementara daerah terpencil, terutama di Kawasan Timur Indonesia tetap hidup dalam ironi 30 atau 50 tahun lalu. Sembari mengutip Joseph E. Stiglitz (2015). "...Kesenjangan itu merupakan "produk" dari sebuah proses politik yang terus berulang dan menjadi struktur sehingga sulit untuk diubah" (hal. 13)

Apa yang disentil dan diungkap Hatari, ternyata persis dengan apa yang dialami masyarakat Maluku Utara selama ini. Jadi, apa yang diurai Hatari sebenarnya adalah representasi ungkapan "isi hati" masyarakat Maluku Utara selama ini yang hidup dalam bayang-bayang ironi kesenjangan pembangunan yang tidak kecil. Maluku Utara selama ini, selalu menjadi area bancakan para pemodal dengan praktik-praktik ekstraktif. Sebagaimana dikemukakan Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2015), bahwa tegaknya sebuah negara (daerah) sangat ditentukan sejauh mana institusi, termasuk aktor di dalamnya, bersikap terbuka, tidak korup, apalagi menyalahgunakan kewenangannya berkuasa, dan mampu merubah ketidak-mampuan menjadi mandiri dan mampu. Persoalan yang kerap menjadi perdebatan lebih kepada soal kemakmuran, atau terjadinya ketimpangan yang  terjadi. Argumen ini menyatakan bahwa negara-negara miskin menjadi miskin karena mereka memiliki banyak kegagalan dalam mengatur negara mereka. Sebaliknya, negara-negara kaya menjadi kaya karena kemampuan pemimpinnya yang mampu menyelesaikan masalahnya.

Karena itu, Acemoglu dan Robinson membagi institusi politik dan institusi ekonomi dalam dua bentuk sederhana : institut politik dan ekonomi yang inklusif dan institut politik dan ekonomi yang ekstraktif. Keduanya berpendapat, hanya dalam suatu sistem politik yang inklusif kemakmuran dapat dicapai, sementara negara dengan institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif cenderung miskin.

Melalui karyanya ini, Hatari hendak membawa pesan intelektual, bahwa masalah yang hendak diatasi dalam lima tahun terakhir adalah tiada lain soal kesenjangan antar daerah (disparity). Pilihan atas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan merupakan sebuah "nyala terang" di tengah jalan buntu yang selama ini dihadapi sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk Maluku Utara. Buku ini secara substantif, hendak memberi koreksi atas perjalanan menuju Indonesia sejahtera yang ternyata, masih menyimpan persoalan besar yaitu disparitas.

Karya Hatari yang terdiri atas 5 bab ini direspon secara baik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, SE., MUP., Ph.D dan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Sri Mulyani Indrawati, Ph.D), yang memberi kata sambutan untuk buku ini. Buku kecil tapi memiliki pesan yang tebal perlu menjadi bahan kajian yang terus-menerus didiskusikan, mengingat teramat penting gagasan dan data yang dikemukakan Hatari dalam karyanya ini. Buku ini setidaknya menjadi panduan bagi birokrat, akademisi, dan pengambil kebijakan. Terlebih menjelang Pilkada, calon pemimpin di daerah perlu mereguk sebanyak-banyaknya intisari dari buku ini. Inilah buku yang menjadi sumbangsih terbesar bagi pembangunan negeri ini.

Dr. Achmad Hatari telah membuktikan otoritasnya sebagai mantan birokrat andal dan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI serta sebagai Ketua Wilayah DPW Partai NasDem Maluku Utara. Kiranya, masyarakat berharap lahir lagi pikiran-pikiran Hatari untuk buku-buku berikut sebagai upaya menyebarkan pengetahuan dan wawasan.[]


Share Tulisan A. Malik Ibrahim


Tulisan Lainnya

Daun-Daun Batu

#SASTRA - 13/11/2020 · 1 Menit Baca

Panglima Perang Soya-Soya

#SEJARAH - 10/11/2020 · 5 Menit Baca

Kupu-Kupu Terbang Kian Kemari

#SASTRA - 07/11/2020 · 3 Menit Baca